SK Digadaikan Selesai Pelantikan, Hal Lumrah Dalam Demokrasi
Maraknya pinjaman anggota Dewan kepada Bank pemerintah menunjukkan bahwa negara mendukung cara pemenuhan kebutuhan dengan berutang
Ini menjadi ciri khas sistem kapitalisme
Oleh. Wiwin
Kontributor Media Siddiq-News
Siddiq-News.com, OPINI -- Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung periode 2024-2029 membawa kebahagiaan bagi keluarga anggota Dewan. Melansir Opininews.com (6/9/2024), pelantikan anggota DPRD juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh marketing Bank Jabar Banten (BJB) cabang Soreang. Marketing BJB bergerilya ke Gedung DPRD untuk menawarkan pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp1 Miliar dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pelantikan sebagai Anggota DPRD Kab. Bandung tanpa survei.
Tanpa survei artinya pihak Bank percaya 100% cicilan akan aman dibayar. Karena pembayaran cicilan langsung berhubungan dengan Bendahara Sekretariat DPRD. Berbeda dengan pinjaman untuk pelaku UMKM. Mereka harus memenuhi berbagai syarat dan pemeriksaan yang sulit untuk mendapatkan pinjaman yang akan digunakan sebagai modal usaha. Padahal nilai pinjaman pun tidak seberapa dibandingkan pinjaman anggota Dewan.
Alasan pinjaman para anggota Dewan antara lain untuk membayar utang masa kampanye, membeli rumah, merenovasi rumah atau keperluan keluarga lainnya. Terlihat alasan pinjaman menggambarkan gaya hidup hedon dan konsumtif. Seakan-akan kalau sudah jadi pejabat, maka rumah harus mentereng, kendaraan harus mewah dan berpakaian mahal.
Anggota Dewan tidak lepas dari utang masa kampanye, sudah pasti karena sistem Demokrasi memilih para wakil rakyat berdasarkan besarnya modal yang dimiliki. Siapa yang punya modal berlimpah, punya peluang menang lebih besar dibandingkan dengan yang pintar tapi tidak didukung dana. Para calon legislatif dipilih bukan karena kemampuan tetapi karena modalnya. Dan modal itu sering berupa pinjaman dari investor atau pengusaha.
Maka tidak aneh bila selesai pelantikan, para anggota Dewan ini berutang ke Bank untuk membayar modal kampanyenya dengan SK dari DPRD sebagai jaminan. Utang dianggap sebagai solusi mudah. Tidak ada pertimbangan utang dengan bunga Bank suatu hal yang haram. Inilah sistem sekuler, di mana tidak ada pertimbangan dari sisi agama Islam yang dianut oleh sebagian besar anggota Dewan.
Maraknya pinjaman di antara anggota Dewan kepada Bank pemerintah menunjukkan bahwa negara mendukung cara pemenuhan kebutuhan dengan berutang. Ini menjadi ciri khas sistem kapitalisme, di mana berutang dianggap sebagai solusi memenuhi kebutuhan hidup atau gaya hidup. Kesuksesan dinilai dari materi yang dimiliki dan kekuasaan adalah salah satu jalan untuk meraih materi itu.
Maka apakah mungkin akan dihasilkan wakil rakyat yang fokus mengurusi kebutuhan rakyat bila begitu dilantik, yang jadi perhatian adalah bagaimana mendapatkan materi? Sistem Kapitalisme sekuler dan sistem pemerintahan Demokrasi tidak mungkin mewujudkan itu.
Sistem Demokrasi selayaknya dibuang dan diganti dengan sistem pemerintahan yang benar yang berlandaskan akidah Islam, yaitu sistem Khilafah. Karena dalam sistem Khilafah, para pejabat, baik itu khalifah (kepala negara), para pejabat maupun wakil rakyat terikat pada aturan Allah Swt., Sang Pemilik Kedaulatan Hakiki. Allah Swt. mengatur bahwa setiap pemimpin atau pejabat berperan sebagai raa'in (pengurus) seluruh urusan rakyat dan junnah (pelindung) rakyatnya.
Allah Swt. menetapkan bahwa siapa pun yang menjadi pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas kepemimpinannya. Maka kesadaran inilah yang menjadi benteng para pejabat dari berbuat maksiat seperti menghalalkan segala cara, berutang dengan riba, korupsi dan lain-lain.
Khilafah juga mengatur sistem pendidikan berlandaskan akidah Islam sehingga dihasilkan generasi penerus bangsa yang berkepribadian Islam, yang kuat imannya, taat ibadahnya dan takut kepada Allah Swt.. Generasi muda adalah para pemimpin di masa yang akan datang.
Bukan pendidikan seperti saat ini yang sekuler sehingga tidak ada nilai-nilai agama tersisa pada diri generasi. Generasi hasil pendidikan sekuler kapitalis hanya berorientasi pada materi dan kebahagiaan duniawi semata. Kerusakan moral generasi muda sudah terjadi di mana-mana. Sangat miris memikirkan akan jadi apa negara ini nantinya, bila nilai-nilai agama terus diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik.
Semoga Khilafah segera tegak dengan aturan dari Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta, Allah Swt..
Wallahualam bissawab. []
