Memalukan, Banyak Wakil Rakyat yang Terjerat Judi Online
Para wakil rakyat ini direkrut tetapi bukan merupakan representasi masyarakat
Alhasil peraturan yang mereka buat bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan korporat
Penulis Yulianti
Pegiat Literasi
Siddiq-news.com, OPINI -- Fenomena judi online belakangan ini kian marak saja. Orang dewasa bahkan anak-anak banyak yang terjebak di dalamnya. Lebih mirisnya lagi berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan 82 Anggota DPR RI yang terjerat judi online. Dalam rapat Komisi III DPR RI dengan PPATK pada Rabu (26/6/2024), setidaknya ada 1.000 lebih anggota dewan pusat dan daerah (DPR dan DPRD) yang bermain judi online (Kompas, 28/06/2024). Sungguh fantastik angkanya.
Peneliti The Indonesia Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai bahwa temuan anggota DPR yang bermain judi online adalah hal memalukan. Temuan ini akan mencoreng lembaga DPR maupun DPRD di hadapan rakyat. Ia mengingatkan bahwa rakyat sudah berpersepsi negatif terhadap legislatif, dan temuan judi online ini bisa merusak citra lebih parah bahkan merendahkan kepercayaan rakyat terhadap DPR dan DPRD. Para pemain judi online di legislatif seharusnya meminta maaf kepada rakyat, bahkan kalau perlu sampai mengundurkan diri. (tirto, 27/06/2024)
Miris, di tengah harapan masyarakat agar wakil rakyat bisa memberantas judi online, justru merekalah salah satu yang menjadi pelakunya. Keadaan ini mencerminkan betapa buruknya citra wakil rakyat. Mereka tidak mempunya integritas dan kredibilitas yang baik, serta tidak amanah. Para wakil rakyat yang sebenarnya sudah digaji dengan tinggi tetap saja melakukan sesuatu yang menurut mereka bisa menghasikan uang dengan cepat. Pemikiran tentang menghasilkan materi sebanyak banyaknya tanpa memperdulikan cara dan asal uang itu datang adalah buah dari sistem pemikiran kapitalisme. Tidak sedikit orang-orang yang mempunyai kekuasaan menjadi serakah, karena sebanyak apapun kekayaan tidak akan pernah cukup untuk seseorang yang serakah.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, para wakil rakyat lebih banyak melegalisasi kepentingan penguasa dan oligarki serta tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Untuk memuluskan jalannya usaha para oligarki, peraturan yang tidak ada mereka ciptakan, peraturan yang memberatkan mereka ubah. Sehingga kejahatan mereka tidak akan dipandang sesuatu yang salah karena telah sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dalam sistem yang berlaku hari ini peraturan dan hukum bisa diubah dan diutak-atik, sesuai pemesan yang berkepentingan. Para wakil rakyat ini direkrut tidak mengutamakan representasi masyarakat, alhasil peraturan yang mereka buat bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan korporat.
Dalam sistem Islam, wakil rakyat disebut majelis umat. Mereka adalah orang-orang yang mewakili umat dalam muhasabah, mengontrol, dan mengoreksi pejabat dalam pemerintahan. Mereka berperan sebagai pengimbang kekuasan eksekutif seorang khalifah atau pemimpin. Khalifah bisa meminta pendapat atau bermusyawarah dengan majelis ulama dalam memutuskan berbagai persoalan yang bisa dimusyawarahkan, dalam bidang pendidikan, kesehatan atau pembangunan seperti membangun sekolah, rumah sakit, jalan dan sebagainya. Mereka tidak berwenang membuat peraturan atau hukum, karena satu-satunya peraturan adalah hukum syara yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-sunah.
Majelis umat berperan dalam menjaga pelaksanaan hukum syara oleh pejabat negara serta menyalurkan aspirasi rakyat. Majelis umat beranggotan kaum muslim dan non muslim laki-laki dan perempuan yang baligh dan berakal. Mereka dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu bukan ditunjuk oleh partai. Hal ini dimaksudkan agar khalifah atau pemimpin bisa mengetahui kebutuhan suatu daerah melalui wakil daerah tersebut. Wakil-wakil tersebut merupakan orang-orang yang dikenal masyarakat sebagai orang yang amanah, bertanggungjawab, dan peduli terhadap masyarakat yang diwakilinya. Jika sistem Islam diterapkan, wakil rakyat seperti inilah yang akan kita dapatkan, Wallahualam bissawab. []
